1. Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID tahun 2019, yang dilaksanakan kementrian dalam negeri, bekerjasama dengan kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian PPN/ Bappenas, Bank Indonesia di Jakarta yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah M. Hudori
2. Para peserta juga mendengarkan pemaparan sejumlah narasumber eslon I dari kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflansi Pusat (TPIP), dengan tema”Sinergi dan Inovasi dalam Mendukung Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran distribusi Pangan di Daerah”.
3. Rakorpusda TPID dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil Rakornas Pengendalian Inflansi 5 tahun 2019 yang telah dilaksanakan sebelumnya.
4. Kunci tercapainya program pengendalian inflansi 5 tahun terakhir adalah kemampuan mengendalikan inflansi VF sehingga TPID di daerah sangat vital perannya dalam mendukung keberhasilan pengendalian inflansi secara nasional
5. Dalam melaksanakan program kerja TPID di daerah diminta untuk selalu melaksanakan koordinasi dengan kantor perwakilan bank Indonesia setempat.
6. Tujuan digelarnya Rakorpusda ialah untuk merumuskan tindak lanjut arahan hasil Rakornas TPIP agar dapat diiplementasikan di daerah. TPIP ingin mengetahui perkembangan inflansi terkini serta kebijakan dan tantangan di daerah kedepan, serta sinkronisasi sinergitas program empat kunci (4 K) dalam upaya pengendalian inflansi di Indonesia, pada dokumen penganggaran di daerah. Hal tersebut terkait dengan inplementasi peran TPID dalam menfasilitasi dan memitigasi ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi serta berbagai potensi tantangan inflansi lain yang dihadapi daerah serta solusi yang diwujudkan kedepan.
7. Hasil yang diharapkan ialah terimplementasikannya program nasional TPIP di seluruh kabupaten dan kotasehingga perekonomian nasional tumbuh kuat dan stabil. Berdasrkan Roadmap pengendalian inflansi 2019-2021, outcome yang diharapkan ialah IHK berada dalam rentang sasaran nasional 3,5 plus minus 1 persen. Dengan penekanan kebijakan pada upaya menjaga stabilitas inflansi pangan dan penetapan tarif di daerah dengan memperhatikan dengan sasaran inflansi IHK dan daya beli masyarakat. Rakorpusda dihadiri para Sekretaris Daerah dari 542 Kabupaten se- Indonesia pejabat perwakilan Bank Indonesia di daerah, kementrian dan Lembaga terkait selaku TPID. Selain pengarahan, acara juga diisi penyampaian materi dari narasumber kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Kementrian Bappenas, dan Akademisi IPB.
1. Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID tahun 2019, yang dilaksanakan kementrian dalam negeri, bekerjasama dengan kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian PPN/ Bappenas, Bank Indonesia di Jakarta yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah M. Hudori
2. Para peserta juga mendengarkan pemaparan sejumlah narasumber eslon I dari kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflansi Pusat (TPIP), dengan tema”Sinergi dan Inovasi dalam Mendukung Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran distribusi Pangan di Daerah”.
3. Rakorpusda TPID dilaksanakan untuk menindaklanjuti hasil Rakornas Pengendalian Inflansi 5 tahun 2019 yang telah dilaksanakan sebelumnya.
4. Kunci tercapainya program pengendalian inflansi 5 tahun terakhir adalah kemampuan mengendalikan inflansi VF sehingga TPID di daerah sangat vital perannya dalam mendukung keberhasilan pengendalian inflansi secara nasional
5. Dalam melaksanakan program kerja TPID di daerah diminta untuk selalu melaksanakan koordinasi dengan kantor perwakilan bank Indonesia setempat.
6. Tujuan digelarnya Rakorpusda ialah untuk merumuskan tindak lanjut arahan hasil Rakornas TPIP agar dapat diiplementasikan di daerah. TPIP ingin mengetahui perkembangan inflansi terkini serta kebijakan dan tantangan di daerah kedepan, serta sinkronisasi sinergitas program empat kunci (4 K) dalam upaya pengendalian inflansi di Indonesia, pada dokumen penganggaran di daerah. Hal tersebut terkait dengan inplementasi peran TPID dalam menfasilitasi dan memitigasi ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi serta berbagai potensi tantangan inflansi lain yang dihadapi daerah serta solusi yang diwujudkan kedepan.
7. Hasil yang diharapkan ialah terimplementasikannya program nasional TPIP di seluruh kabupaten dan kotasehingga perekonomian nasional tumbuh kuat dan stabil. Berdasrkan Roadmap pengendalian inflansi 2019-2021, outcome yang diharapkan ialah IHK berada dalam rentang sasaran nasional 3,5 plus minus 1 persen. Dengan penekanan kebijakan pada upaya menjaga stabilitas inflansi pangan dan penetapan tarif di daerah dengan memperhatikan dengan sasaran inflansi IHK dan daya beli masyarakat. Rakorpusda dihadiri para Sekretaris Daerah dari 542 Kabupaten se- Indonesia pejabat perwakilan Bank Indonesia di daerah, kementrian dan Lembaga terkait selaku TPID. Selain pengarahan, acara juga diisi penyampaian materi dari narasumber kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Kementrian Bappenas, dan Akademisi IPB.
