Manggarai Timur, MC – Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sosialisasi Pendataan Indeks Desa tingkat kabupaten. Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Manggarai Timur dan dihadiri oleh Kepala Dinas PMD, Gaspar Nanggar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Manggarai Timur,  Remigius Gonsa Tombor, beberapa nara sumber, pengurus desa, serta tenaga pendamping profesional, di Borong, Kamis, (27/03/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Manggarai Timur menegaskan bahwa pendataan indeks desa merupakan langkah penting dalam memastikan pembangunan desa berjalan secara efektif dan berbasis data yang akurat. Ia menekankan bahwa indeks desa bukan sekadar angka statistik, tetapi gambaran nyata kondisi desa yang menjadi dasar kebijakan pembangunan ke depan. Dengan data yang valid dan terintegrasi, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat guna memastikan anggaran pembangunan tersalurkan secara optimal.

Pembangunan desa di Kabupaten Manggarai Timur dalam sepuluh tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat 12 desa yang sudah berstatus maju, 128 desa berkembang, dan hanya 19 desa yang masih tertinggal. Penurunan jumlah desa tertinggal yang cukup drastis ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan afirmatif yang telah diterapkan, termasuk peningkatan kapasitas desa dalam mengelola pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat dua indeks capaian pembangunan desa yang perlu diperhatikan, yaitu Indeks Desa dan Indeks Desa Membangun (IDM). Kedua indeks ini menjadi alat ukur utama dalam menilai perkembangan desa, mencakup aspek pemerintahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indeks Desa diharapkan menjadi batu loncatan dalam pengembangan sistem informasi desa yang lebih terintegrasi sehingga dapat mengurangi redundansi data serta mempercepat proses pengambilan keputusan.

Dalam rakor ini, dibahas pula Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 9 Tahun 2024 yang mengatur standar dan metode pendataan indeks desa secara nasional. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemantauan yang lebih sistematis dan komprehensif, sehingga setiap desa dapat memahami posisi mereka dalam indeks tersebut dan menyusun strategi pembangunan yang lebih terarah. Kepala Dinas PMD, Gaspar Nanggar, dalam pemaparannya menegaskan bahwa pemanfaatan indeks desa yang baik akan membantu desa dalam menentukan prioritas pembangunan, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Pada kesempatan tersebut, juga disampaikan pagu Dana Desa tahun 2025 untuk 159 desa di Kabupaten Manggarai Timur yang mencapai Rp. 143.949.316.000. Dana ini akan dialokasikan untuk berbagai program pembangunan, dengan ketentuan alokasi maksimal 15% untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, minimal 20% untuk ketahanan pangan, maksimal 3% untuk dana operasional desa, serta program prioritas lainnya yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing desa.

Bupati Manggarai Timur mengingatkan bahwa dengan besarnya anggaran yang dialokasikan, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi hal mutlak. Ia berharap dana desa ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendorong pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pemerintah desa juga diimbau untuk terus berkoordinasi dengan tenaga pendamping profesional agar pemanfaatan dana tersebut benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Melalui rakor ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kepala desa, perangkat desa, hingga tenaga pendamping, dapat semakin memahami pentingnya indeks desa sebagai dasar perencanaan pembangunan. Dengan sinergi yang baik dan pemanfaatan data yang akurat, pembangunan desa di Manggarai Timur dapat semakin efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur optimis bahwa dengan perencanaan yang matang serta dukungan dari berbagai pihak, desa-desa di wilayah ini akan terus bergerak maju menuju kemandirian dan kesejahteraan yang lebih baik. (Diskominfo/ 2025)

Manggarai Timur, MC– Dalam sidang paripurna DPRD Kabupaten Manggarai Timur yang digelar pada Kamis (27/03/2025), Bupati Agas Andreas menyampaikan Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2024. Laporan ini menjadi refleksi atas capaian pembangunan daerah selama satu tahun terakhir serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pidatonya, Bupati Agas Andreas menjelaskan bahwa LKPJ ini merupakan kewajiban konstitusional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperkuat oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Penyampaian laporan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Bupati menyoroti berbagai pencapaian yang telah diraih Manggarai Timur selama tahun 2024. Salah satu indikator penting yang menunjukkan kemajuan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika pada tahun 2021 IPM masih berada di angka 61,37, maka pada tahun 2024 meningkat menjadi 69,14. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Selain itu, angka kemiskinan juga menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan berada di angka 26,52%, dan pada tahun 2024 berhasil turun menjadi 24,09%. Hal ini menandakan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah daerah mulai menunjukkan hasil. Tingkat pengangguran terbuka pun menurun hingga 0,51% pada tahun 2024. Dari sisi pertumbuhan ekonomi, Manggarai Timur sempat mengalami perlambatan pada tahun 2023 dengan angka pertumbuhan 3,50%. Namun, ekonomi kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 dengan pertumbuhan sebesar 3,93%. Sektor listrik dan gas mencatat pertumbuhan tertinggi, mencapai 14,13%.

Namun, di tengah berbagai capaian tersebut, Manggarai Timur masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan anggaran daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah agar berbagai program strategis dapat berjalan dengan baik. Selain itu, perubahan iklim global juga memberikan dampak terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan, yang memerlukan strategi adaptasi dan mitigasi lebih lanjut.

Dalam laporannya, Bupati Agas Andreas juga menyinggung program strategis nasional, seperti makan bergizi gratis, yang membutuhkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Untuk itu, berbagai program pelatihan dan pendidikan bagi aparatur sipil negara terus dilakukan guna meningkatkan profesionalisme dan pelayanan publik yang lebih baik.

Bupati Agas Andreas menegaskan bahwa pembangunan Manggarai Timur harus selaras dengan visi pembangunan nasional Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju Indonesia Emas 2045. Kolaborasi dan gotong royong menjadi kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Manggarai Timur. Oleh karena itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi lokal melalui sektor pertanian, industri kecil, dan UMKM. Selain itu, pembangunan sosial dan budaya tetap menjadi perhatian agar dapat selaras dengan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari identitas masyarakat.

Di akhir laporannya, Bupati Agas Andreas menyerahkan dokumen LKPJ kepada DPRD Manggarai Timur untuk dibahas lebih lanjut. Melalui evaluasi dan rekomendasi yang diberikan oleh DPRD, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur.  (Diskominfo Manggarai Timur/2025)

Manggarai Timur, MC – Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, S.H., M.Hum., secara resmi mengukuhkan pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Manggarai Timur masa bakti 2025-2030 dalam sebuah upacara yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati di Lehong, Kamis (20/03/2025). Pengukuhan ini menandai komitmen kuat TP-PKK dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebanyak 27 anggota TP-PKK yang baru dikukuhkan diharapkan dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka dengan optimal. Sebagai mitra strategis pemerintah, TP-PKK memiliki peran penting dalam pemberdayaan keluarga, peningkatan kualitas hidup perempuan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai inisiatif berbasis keluarga. TP-PKK bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, mengembangkan program-program kesejahteraan keluarga, serta memastikan implementasi kebijakan yang mendukung pembangunan sosial dan ekonomi.

Dalam sambutannya, Bupati Agas Andreas menekankan bahwa TP-PKK memiliki peran vital dalam mendukung program-program strategis nasional, termasuk program pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak-anak dan ibu hamil. Program ini bertujuan untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi penerus. Bupati mengharapkan TP-PKK dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak guna memastikan keberhasilan program ini di seluruh pelosok Manggarai Timur. TP-PKK diharapkan berperan aktif dalam sosialisasi dan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat, sehingga program MBG dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, TP-PKK juga diharapkan dapat mendorong peran perempuan dalam pembangunan daerah melalui sektor ekonomi kreatif, koperasi, dan UMKM. Dengan semakin berkembangnya usaha mikro dan kecil di Manggarai Timur, TP-PKK diharapkan mampu menjadi penggerak dalam pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha perempuan. Pemberdayaan ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian finansial keluarga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Meski demikian, tantangan yang dihadapi TP-PKK dalam lima tahun ke depan tidaklah ringan. Masih terdapat kendala seperti kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat, serta keterbatasan sumber daya dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. Oleh karena itu, sinergi antara TP-PKK, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan dikukuhkannya pengurus TP-PKK yang baru, diharapkan organisasi ini dapat semakin berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, memberdayakan perempuan, serta memperkuat ketahanan keluarga sebagai pilar utama pembangunan di Manggarai Timur. Bupati Agas Andreas menutup acara dengan harapan bahwa TP-PKK dapat terus menjadi mitra strategis dalam menciptakan Manggarai Timur yang lebih maju dan sejahtera. 

ManggaraiTimur,MC- Dalam siaran pers pemerintah Provinsi NTT, yang diterima Media Center Manggarai Timur, Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, bersama para Bupati/Walikota se- NTT, mengikuti audiensi Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena bersama menteri Koperasi, Budie Arie Setiadi, di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Melki Laka Lena, menyampaikan telah meresmikan dua koperasi desa merah putih di NTT, yaitu Koperasi Merah Putih untuk petani dan Koperasi Merah Putih untuk nelayan.Ia juga menjelaskan, 600 gabungan kelompok tani (Gapoktan), telah siap bergabung dengan Kopdes Merah Putih. “ Seluruh koperasi di NTT, siap bersinergi dalam program Koperasi Merah Putih, “ jelas Melki kepada Menteri Koperasi, Budi Arie.

ManggaraiTimur,MC- Telah lama, Global Nutrition Report 2018 dari Unicef, telah memperlihatkan, Indonesia berada pada peringkat tinggi gizi buruk bersama sebagian besar negara negara Afrika, India dan sekitarnya serta sebagian negara di Timur Tengah.

Walaupun prevelensi Stunting terus mengalami trend penurunan, namun kondisi gizi buruk ini, masih mengancam sebagian besar anak anak terutama di Indonesia timur, yang bisa merugikan bonus demografi yang saat ini sedang berlangsung, terutama pada periode 2020 – 2030. Dengan demikian, periode ini adalah sebuah jangka waktu yang harus ditangani dengan hati hati.

ManggaraiTimur,MC- Gubernur NTT, Melki Laka Lena, bersama para Bupati/Walikota melaksanakan rapat bersama Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Jakarta, Selasa, (18/3/2025). Rapat bersama ini dilakukan untuk menindaklanjuti beberapa catatan Bupati/Walikota se NTT, di Kupang, Sabtu lalu (15/3/2025), terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).