ManggaraiTimur, MC- Rapat kerja evaluasi realisasi DAK (Dana Alokasi Khusus) tahun anggaran 2019, dipimpin langsung Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas, serta diikuti pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pengelola dana DAK (Dana Alokasi Khusus), Senin ( 15/7/2019). Agas Andreas, secara langsung meminta laporan dari setiap pimpinan OPD dan membahas kendala yang dihadapi.
Rapat ini dilaksanakan, untuk merespons perubahan sistem evaluasi dan pelaporan pemanfaatan dana DAK oleh pemerintah Pusat pada tahun anggaran 2019. Akibatnya optimalisasi realisasi penyerapan dana DAK pada tahun ini, hanya mencapai 95 persen dan secara nasional masih masuk dalam kategori normal.
Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur, Boni Hasudungan menilai, perubahan optimalisasi penyerapan dana DAK tahun anggaran 2019, tidak terlalu berdampak signifikan pada target pembangunan fisik tahun 2019. Boni Hasudungan menilai, secara nasional kondisi Kabupaten Manggarai Timur, masih berada dalam kategori normal. Untuk diketahui, dana DAK tahun anggaran 2019 di Kabupaten Manggarai Timur, mencapai Rp 154,8 miliar. Menurut Boni Hasudungan, secara nasional kondisi ini hampir dihadapi oleh seluruh daerah.
" Kendala yang kita hadapi tidak terlalu berdampak jauh. Kedepannya, kita akan memperbaiki strategi pengelolaan dana DAK, sehingga pelaksanaan dan pelaporannya tepat waktu. Tahun depan, kita akan mengawal pengelolaan dana DAK mulai dari bulanan hingga harian. Ini komitmen kita " kata Boni Hasudungan.
Rapat kerja evaluasi realisasi DAK (Dana Alokasi Khusus ) tahun anggaran 2019, juga membahas aspek Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terhadap kualitas pelayanan publik pemerintah. Boni Hasudungan menjelaskan, aspek Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan mejadi indikator baru dalam RPJMD 2019-2024.
Perizinan, kependudukan dan kesehatan menjadi sektor pelayanan, yang akan menerapkan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Terkait hal ini, Boni Hasudungan berharap, beberapa sektor terkait, segera menyiapkan paradigma dan kultur baru dalam melaksanakan pelayanan masyarakat pada tahun 2020 mendatang. " RPJMD baru ini memberi karakter pada kualitas pelayanan publik secara langsung. Dan ini sesuatu yang beda " tegas Boni Hasudungan. (Manggarai Timur/MC/Patrys Anggo )
